Dalam pidato pembangunan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan melalui Dasa Cita. Di awal pidato, ia juga menyerukan seluruh pihak bergerak membantu warga terdampak gempa di Flores.
KUPANG, Hariannttnews.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pidato pembangunan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sabtu (15/8/2026).
Pidato tersebut berlangsung di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur NTT. Selain memaparkan capaian pembangunan dan arah kebijakan daerah, Gubernur Melki juga menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores dan berdampak terhadap masyarakat serta sejumlah bangunan.
Di awal pidatonya, Melki menegaskan bahwa bencana yang menimpa Flores merupakan duka bersama seluruh masyarakat NTT dan Indonesia.
“Duka Flores adalah duka kita juga di NTT dan duka Indonesia,” tegas Melki.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan memberikan dukungan, bantuan, dan doa bagi warga terdampak.
Melki juga menyampaikan bahwa dirinya akan segera bertolak ke Flores untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pascagempa di Flores. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada korban maupun masyarakat terdampak yang terabaikan dalam penanganan bencana.
Melki meminta bantuan kebutuhan dasar segera disalurkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Bantuan tersebut antara lain makanan, minuman, selimut, serta kebutuhan mendesak lainnya.
Penyaluran dapat dilakukan melalui TNI-Polri, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
“Bantuan dari provinsi dan pusat sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Untuk hari ini, kami minta seluruh dukungan dari semua toko untuk membantu semua kebutuhan terlebih dahulu. Mengenai pembiayaan, nanti kita atur kemudian,” ujarnya.
Ekonomi NTT Tumbuh 5,01 Persen
Di luar penanganan bencana, Gubernur Melki dalam pidato pembangunannya menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTT.
Ia menyebut perekonomian NTT pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,01 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pertumbuhan di atas lima persen tersebut, menurutnya, menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak dan sektor-sektor produktif daerah semakin berkembang.
Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan NTT juga mengalami penurunan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 17,52 persen, turun 1,08 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui Gini Ratio tercatat 0,319.
Melki mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran bahwa arah pembangunan NTT terus didorong agar semakin inklusif, antara lain melalui penguatan ekonomi keluarga, perluasan akses pasar produk lokal, serta pemerataan hasil pembangunan.
Salah satu bagian penting dalam pidato pembangunan tersebut adalah penjelasan mengenai Dasa Cita Keempat, yang diarahkan pada pembangunan kesejahteraan melalui data yang akurat, pelayanan yang mudah dijangkau, jaminan sosial yang tepat sasaran, serta perlindungan tenaga kerja yang inklusif. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan data sektoral lainnya.
Data tersebut menjadi dasar dalam penyaluran dan pelaksanaan berbagai program, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, rumah layak huni, OVOP, P2L, serta bantuan pangan.
Menurut Melki, penguatan data menjadi penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.
“Dasa Cita Keempat” juga diwujudkan melalui penguatan perlindungan pekerja. Pada 2026, Pemerintah Provinsi NTT memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada 102.200 pekerja rentan selama lima bulan. Penerima perlindungan tersebut mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, pekerja jasa, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan lainnya.
Perlindungan terhadap pekerja migran juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Pemerintah bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat memperkuat upaya memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung aman, legal, bermartabat, dan terlindungi sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke daerah asal.
Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui satuan tugas provinsi dan kelompok kerja desa, dengan kegiatan berupa edukasi, pendataan, deteksi dini, pengawasan, pendampingan, penanganan kasus, hingga perlindungan korban.
Administrasi Kependudukan Jadi Fondasi
Melki menilai seluruh program pembangunan tersebut membutuhkan dukungan administrasi kependudukan yang akurat. Hingga Juni 2026, perekaman KTP elektronik telah mencapai lebih dari 97 persen, sedangkan cakupan akta kelahiran anak hampir 82 persen.
Pelayanan jemput bola dan perekaman keliling terus diperluas agar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap mendapatkan hak atas dokumen administrasi kependudukan.
Menurut Melki, langkah tersebut menjadi bagian dari semangat Dasa Cita Keempat, yakni membangun kesejahteraan dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap data kependudukan, pelayanan publik, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.
“Semangat Dasa Cita Keempat” tersebut, kata dia, menjadi fondasi pembangunan yang menempatkan ketepatan sasaran dan inklusivitas sebagai bagian penting dalam kebijakan pemerintah daerah. (Marcho)
