Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT meminta keterbukaan kuota BBM, kepastian pasokan, dan evaluasi distribusi hingga wilayah pedesaan dan kepulauan.
KUPANG, Hariannttnews.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Winston Neil Rondo, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah NTT.
Winston mendesak pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan Pertalite serta memudahkan masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang terjangkau.
“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegas Winston, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Winston, persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari kecukupan alokasi BBM, kelancaran distribusi, hingga pengawasan penyaluran kepada masyarakat.
Soroti Penurunan Kuota Pertalite Nasional
Winston menduga kelangkaan Pertalite di NTT perlu dikaji pula dalam kaitannya dengan kebijakan kuota BBM bersubsidi secara nasional.
Ia merujuk pada keterangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komisi XII DPR RI yang, menurutnya, menyebutkan kuota Pertalite nasional pada 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kuota nasional dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan penghematan di tingkat pusat justru membuat rakyat di daerah membayar lebih mahal,” ujarnya.
Winston meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, serta Pertamina membuka data alokasi Pertalite untuk NTT agar masyarakat mengetahui apakah kuota yang tersedia sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Ia juga mendorong evaluasi kuota apabila hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Masyarakat Kecil Paling Terdampak
Winston menilai persoalan kelangkaan Pertalite tidak semestinya hanya dikaitkan dengan meningkatnya pembelian masyarakat, penjualan BBM eceran, atau kendala distribusi.
Menurut dia, pemerintah dan Pertamina juga perlu mengevaluasi kebijakan alokasi serta kemampuan mengantisipasi kebutuhan BBM di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan kepulauan.
Ia turut mengapresiasi kritik Darius Beda Daton terkait kelangkaan Pertalite dan maraknya penjualan BBM eceran dengan harga tinggi. Menurut Winston, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan distribusi BBM agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau.
“Rakyat kecil yang paling menderita. Tukang ojek, petani, nelayan, pedagang, semuanya membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli lebih mahal. Ini akhirnya memukul ongkos transportasi, harga barang, dan ekonomi keluarga,” katanya.
Karena itu, ia meminta pengawasan distribusi diperkuat untuk memastikan pasokan BBM menjangkau masyarakat secara merata dan mencegah beban tambahan bagi kelompok yang bergantung pada BBM untuk mencari nafkah.
Pemda Diminta Aktif Awasi Distribusi BBM
Winston juga meminta Pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah kabupaten/kota mengambil peran aktif dalam mengatasi persoalan tersebut.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait, memantau kondisi pasokan di SPBU, serta menyampaikan persoalan distribusi di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan Pertalite, bukan hanya penjelasan mengenai penyebab kelangkaan.
“Negara sangat tegas ketika menarik pajak dan menagih kewajiban rakyat. Maka negara juga harus tegas memenuhi tanggung jawabnya. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar pejabat yang pandai menjelaskan persoalan,” tutur Winston.
Ia berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat menghasilkan langkah nyata untuk mengurai antrean kendaraan, menjaga kelancaran pasokan, dan mencegah masyarakat terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi di luar SPBU.
“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat justru membayar lebih mahal untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
Desakan tersebut menempatkan keterbukaan data kuota, kepastian pasokan, dan pengawasan distribusi sebagai sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan Pertamina dalam menangani persoalan Pertalite di NTT. (*)
