Hariannttnews.com – Lombok Barat, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri kegiatan silaturahmi dan arahan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berlangsung di Merumatta Hotel Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/05).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Turut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama jajaran Forkopimda dan para kepala daerah se-NTT. Hadir juga Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Kupang mendapat apresiasi khusus dari Menteri Dalam Negeri RI atas capaian penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian itu turut membawa Provinsi NTT menempati posisi kedua dalam penerbitan PBG di kawasan Nusra dan Maluku.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, secara langsung menyampaikan pujian terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang di hadapan para kepala daerah.
“Nah khusus Provinsi NTT yang tertinggi adalah Kota Kupang. Pak Wali Kota ada ya? Ini hebat Pak Wali Kota-nya. Kota Kupang ada 1.168 rumah,” ungkap Tito Karnavian.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam mempercepat pelayanan penerbitan izin PBG, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mendukung program nasional di sektor pembangunan dan perumahan rakyat.
Agenda silaturahmi dan arahan itu menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas nasional serta mempercepat pembangunan perumahan rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Sinergi antara Kemenko Polkam, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PKP difokuskan pada sejumlah program prioritas nasional, di antaranya program bedah rumah rakyat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi pelaku UMKM, hingga dorongan kepada pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pro-rakyat melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti pembangunan kawasan perumahan di wilayah strategis, termasuk kawasan perbatasan dan zona penyangga, sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional dan pemerataan pembangunan.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan pembangunan perumahan.
Menurutnya, capaian penerbitan PBG terbanyak di NTT sekaligus apresiasi dari Menteri Dalam Negeri menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Kupang untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/MN)
