Hariannttnews.com – Bajawa, Upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Flores Bagian Tengah yang digelar di Bajawa, Kamis (18/6). Kegiatan ini mempertemukan Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan inflasi sekaligus mendorong transformasi digital.
Pertemuan yang dipimpin Bupati Ngada, Raymondus Bena, itu turut dihadiri Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, Wakil Bupati Ende, Dominikus M. Mere, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta perangkat daerah dari ketiga kabupaten.
Sebelum HLM berlangsung, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia menggelar pasar murah bersubsidi di Lapangan Kartini, Bajawa. Program ini menjadi langkah konkret untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Dalam forum tersebut, masing-masing daerah memaparkan perkembangan inflasi dan berbagai program pengendalian yang telah dijalankan. Seluruh peserta sepakat bahwa stabilitas harga harus tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh ketidakpastian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, kita perlu memperkuat sinergi dan inovasi agar pengendalian inflasi semakin efektif. Program-program yang dijalankan harus berpegang pada prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan, termasuk peningkatan produktivitas sektor pangan sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende juga bersepakat untuk menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Selain isu inflasi, HLM juga membahas percepatan digitalisasi daerah sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi NTT Retribusi, platform berbasis mobile yang memungkinkan pemantauan transaksi retribusi secara real time. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
HLM juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pada aspek pengendalian inflasi, TPID se-Flores Bagian Tengah akan memperkuat implementasi program berbasis 4K melalui peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan neraca pangan, serta pengembangan sistem logistik daerah yang lebih terintegrasi.
Sementara pada aspek digitalisasi, TP2DD mendorong percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), dan penguatan edukasi transaksi nontunai guna meningkatkan adopsi layanan keuangan digital di masyarakat.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah, Flores Bagian Tengah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
