Bantuan pangan alokasi Juli–September 2026 menyasar 37.319 penerima manfaat di Kota Kupang. Wali Kota Christian Widodo menegaskan, kehadiran negara harus dirasakan hingga kebutuhan pangan keluarga.
KUPANG, Hariannttnews.com — Pemerintah Kota Kupang bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli–September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Sebanyak 37.319 warga di Kota Kupang menerima bantuan dengan alokasi 30 kilogram beras per penerima, sehingga total bantuan mencapai sekitar 1.119 ton.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Camat Kelapa Lima, Selasa (18/8/2026), dan dihadiri Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Dr. Drs. Yusuf Lery Rupidara, Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT Arrahim K. Kanam beserta jajaran, sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, Camat Kelapa Lima, Lurah Kelapa Lima, serta warga penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Christian Widodo terlebih dahulu mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan warga Pulau Flores yang terdampak bencana gempa bumi. Ia berharap masyarakat yang terdampak senantiasa diberikan perlindungan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi bencana tersebut.
Christian kemudian menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan dengan baik. Menurutnya, bantuan beras tidak semata-mata harus dilihat sebagai komoditas pangan. Bagi keluarga yang membutuhkan, bantuan tersebut memiliki arti penting dalam memberikan rasa aman terhadap kebutuhan sehari-hari.
“Sebagian orang mungkin merasa beras ini hanya bahan pangan. Tetapi bagi sebagian keluarga yang sangat membutuhkan, beras ini adalah ketenangan,” ujar Christian.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut dapat memberikan ketenangan bagi seorang ibu karena memiliki bahan makanan untuk keluarganya, bagi seorang ayah karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan keluarga, serta bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Karena itu, Christian menilai penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Negara hadir bukan hanya melalui jalan, gedung dan jembatan, tetapi negara harus hadir sampai di meja makan rakyatnya,” tegasnya.
Christian menambahkan, pembangunan sebuah kota tidak cukup hanya diukur dari kemajuan infrastruktur. Pembangunan akan kehilangan maknanya apabila peningkatan fisik tidak berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan dan jembatan boleh bagus, tetapi kalau masih ada keluarga yang harus bertanya tentang apa yang akan mereka makan besok, maka pembangunan itu belum sepenuhnya memiliki makna,” katanya.
Maknai Kemerdekaan dengan Tindakan Nyata
Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Christian juga mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan secara lebih luas.
Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam terbebas dari penjajahan, tetapi juga bagaimana generasi saat ini mengisi kemerdekaan melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari terus kita perjuangkan kemerdekaan itu dengan mengisi hal-hal yang baik dan positif. Warga harus mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik, anak-anak harus dapat bertumbuh untuk mewujudkan cita-citanya, dan keluarga harus selalu merasa terlindungi serta diperhatikan,” ajaknya.
Ia menegaskan, semangat mengisi kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan, sementara seluruh elemen masyarakat turut berperan membangun kehidupan yang lebih baik.
“Mari kita isi kemerdekaan dengan tindakan nyata: pemerintah hadir, warga terlindungi, dan tidak ada yang merasa ditinggalkan,” pungkasnya.
Bantuan Pangan Merupakan Hak Masyarakat
Sementara itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT Yusuf Lery Rupidara menegaskan bahwa bantuan pangan yang diterima masyarakat pada hakikatnya merupakan hak masyarakat.
Menurut Yusuf, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota berperan mengelola dan memastikan bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.
Ia mengingatkan, bantuan beras bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan pangan keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi motivasi untuk terus bekerja, hidup hemat, meningkatkan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi.
Semangat tersebut, kata Yusuf, sejalan dengan makna kemerdekaan dan kedaulatan. Masyarakat yang semakin mandiri secara ekonomi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Yusuf juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog atas kerja keras dalam menyalurkan bantuan pangan ke seluruh wilayah NTT.
Terkait bencana gempa bumi di Pulau Flores, ia mengajak masyarakat Kota Kupang turut menunjukkan solidaritas dengan mendoakan dan memberikan dukungan kepada warga yang terdampak.
Bulog Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT Arrahim K. Kanam menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang atas dukungan serta sinergi dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang memadai.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Untuk wilayah NTT, tercatat sebanyak 852.631 penerima bantuan pangan dengan kebutuhan sekitar 25.578,93 ton beras untuk alokasi Juli hingga September 2026.
Khusus Kota Kupang, terdapat 37.319 penerima manfaat dengan total bantuan sekitar 1.119 ton beras.
Arrahim menegaskan Bulog berkomitmen memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, aparat kecamatan dan kelurahan/desa, transporter, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran.
Ia juga mengajak seluruh penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan beras tersebut sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin baik,” ujar Arrahim.
Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan. (*/HNN)
