Hariannttnews.com – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan pembiayaan transisi dan implementasi nilai ekonomi karbon. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan di tingkat global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris, pada 22–25 Juni 2026.
Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan risiko keuangan akibat perubahan iklim, sekaligus membangun ekosistem pasar karbon nasional melalui kolaborasi dengan regulator, investor, akademisi, dan lembaga internasional.
Dalam berbagai forum, Friderica menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan sistem pembiayaan yang kredibel, transparan, serta mampu menjaga kepercayaan investor.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang kredibel. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif,” ujarnya.
Menurut Friderica, tantangan utama Indonesia bukan hanya menyediakan sumber pembiayaan, tetapi memastikan dana mengalir kepada proyek-proyek yang layak, kredibel, dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
Ia menilai pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 yang harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Perkuat Ekosistem Pembiayaan Transisi
Dalam forum The Net Zero Delivery Summit, OJK menekankan pentingnya pembiayaan transisi untuk mendukung transformasi sektor-sektor dengan tingkat emisi tinggi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.
Untuk mendukung agenda tersebut, OJK terus memperkuat berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan, antara lain melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), peningkatan standar pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), penyusunan panduan pembiayaan transisi, hingga pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan.
Saat ini OJK juga tengah menyusun revisi regulasi mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang ditargetkan terbit pada tahun ini.
Friderica menjelaskan, TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara lebih tepat serta meminimalkan risiko greenwashing.
Selain regulasi, OJK juga memperkenalkan platform Satu Karsa, sebuah skema blended finance yang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan untuk mendukung proyek karbon berbasis alam.
Platform tersebut diarahkan mendukung kegiatan reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi yang diharapkan mampu menarik investasi jangka panjang.
Pasar Karbon Diperkuat
Dalam forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia, OJK juga menegaskan pentingnya penguatan integritas pasar karbon sebagai bagian dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Sebagai anggota Komite Pengarah NEK, OJK akan terus memperkuat pengawasan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon, termasuk integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Melalui regulasi perdagangan karbon, OJK memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, serta integritas pasar tetap terjaga. Revisi aturan perdagangan karbon juga tengah disiapkan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap perdagangan karbon nasional.
Friderica menegaskan bahwa keberhasilan pasar karbon sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kredibilitas unit karbon yang diperdagangkan.
“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi,” katanya.
Perkuat Kerja Sama Global
Di sela rangkaian LCAW 2026, OJK juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta stabilitas sistem keuangan.
OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai strategi mempercepat pembiayaan proyek transisi yang menarik bagi investor.
Selain itu, OJK menjadi pembicara dalam dialog bersama The Network for Greening the Financial System (NGFS) dan The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) yang membahas penguatan kebijakan pembiayaan transisi berkelanjutan.
Melalui berbagai kolaborasi tersebut, OJK menegaskan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting agar standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, sekaligus memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)
