Hariannttnews.com – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing. Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko global.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat merupakan faktor penting agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Menurut Sophia, dinamika risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh setiap organisasi.
Ia menekankan bahwa konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan GRC, lanjut Sophia, juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan, inovasi, dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata guna memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi penting bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, serta peningkatan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global yang membuat risiko semakin kompleks dan saling berkaitan.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edwin menilai tata kelola yang baik bukanlah penghambat inovasi, melainkan fondasi yang membangun kepercayaan sehingga kepatuhan justru menjadi pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel serta sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi dan pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan.
Forum tersebut menghadirkan para pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, di antaranya perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid itu diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, asosiasi profesi di bidang GRC, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”.
Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (OJK/HNN)
