LABUAN BAJO, Hariannttnews.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, memaparkan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (23/7). Berbagai persoalan mulai dari layanan kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja rentan, hingga penanganan stunting menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada para legislator Senayan.
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI berlangsung selama dua hari, 23–24 Juli 2026. Rombongan dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur NTT bersama Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Setelah itu, rombongan melaksanakan pertemuan bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kepala Balai Besar POM di Kupang, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala BP3MI Provinsi NTT, jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, serta unsur serikat pekerja dan serikat buruh.
Dalam sambutannya, Johni Asadoma menegaskan Pemerintah Provinsi NTT terus berkomitmen memperkuat pembangunan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor informal yang mencapai sekitar 75,28 persen dari total penduduk bekerja pada awal 2026. Kondisi tersebut membuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan menjadi salah satu kebutuhan mendesak.
“Mayoritas masyarakat kami adalah pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Karena itu, dukungan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Johni.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Wakil Gubernur juga menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan di sejumlah kabupaten kepulauan maupun daerah terpencil.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, memaparkan berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah, berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (23/7).
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih harus menempuh perjalanan jauh ke Kota Kupang untuk memperoleh pelayanan kesehatan rujukan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar.
Johni juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran di sejumlah wilayah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui perluasan kesempatan kerja serta penguatan perlindungan sosial bagi para pekerja.
Di bidang kesehatan, ia mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat langsung persoalan tingginya angka stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya.
Selain itu, Johni berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas kesehatan strategis, termasuk balai hiperbarik di Labuan Bajo untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat maupun wisatawan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan kunjungan kerja reses bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan keluarga, dan perlindungan pekerja migran di NTT.
“Kami ingin mendengar secara langsung capaian, tantangan, dan kebutuhan daerah, sehingga hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang semakin responsif dalam meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat,” kata Felly.
Ia menambahkan, seluruh temuan, data, dan aspirasi yang dihimpun selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI guna memperkuat kebijakan pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta. Selain santunan, ahli waris juga menerima program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan yang diselenggarakan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di NTT, terutama peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja rentan, dan penguatan jaminan sosial bagi masyarakat. (HNN).
